SEMINAR NASIONAL : “Pengembangan Pemikiran Prof. Ateng Syafrudin Mengenai Pasang Surut Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah”

Otonomi Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014, ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Pembagian kewenangan antara Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi pelaksanaan urusan secara konkuren, yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hubungan yang demikian Daerah sangat berkepentingan untuk melakukan pembangunan hukum dan memperkuat kesadaran hukum sesuai degan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan dukungan sistem yang berlaku tersedia dan berlaku di daerah sesuai dengan otonomi daerah juga memberikan pula kewenangan kepada daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan daerah secara lebih mandiri untuk mengatur urusan rumah tangganya.

Dari hasil penelitian dan pengamatan, kerap terjadi masalah dalam pembentukan perda, sehingga terjadi pasang surut hubungan pusat dan daerah  sebagaimana kerisauan yang dirasakan Prof. Ateng Syafrudin (Alm.). Oleh karena itu, perlu dikaji dan dibahas pemikiran Prof. Ateng dalam Hubungan Pusat dan Daerah masa kekinian khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam suatu seminar yang menghadirkan berbagai Narasumber yang kompeten di bidangnya dan bertaraf nasional.

Seminar Nasional ini sekaligus merupakan rangkaian acara dies natalis Fakultas Hukum Unpar ke-58 yang akan mengangkat tema “Pengembangan Pemikiran Prof. Ateng Syafrudin Mengenai Pasang Surut Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, yang akan diselenggarakan pada hari/tanggal : Rabu, 23 November 2016, pukul: 09.00 WIB – selesai, tempat: Hotel Grand Tjokro – Jl. Cihampelas Bandung.

Adapun pembicara dalam seminar tersebut adalah:

  1. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL (Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008),
  2. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH. (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Bandung)
  3. Robert Endi Jaweng, MAP (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah – KPPOD).
  4. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M, FCBArb. (Chairman di Kantor Advokat dan Pengacara Gani Djemat & Partners; Wakil Ketua IKA DIH Unpar)

Seminar Nasional tersebut akan dihadiri peserta dari kalangan praktisi dan teorisi, yakni dari DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten se Jawa Barat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten se Jawa Barat (khususnya biro hukum-nya) dan Perguruan Tinggi se Jawa Barat (khususnya Fakultas Hukum).

X