Reorientasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pada tahun 2012 telah diundangkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU ini merupakan lex sepecialis (hukum khusus) dari UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang merupakan lex generali (hukum umum). Di dalam hukum berlaku kaidah bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, sehingga hukum yang berlaku untuk pendidikan tinggi di Indonesia adalah UU Dikti.

1. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K Dikti)

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Dik􀆟, Kurikulum Pendidikan Tinggi (K Dikti) dikembangkan oleh se􀆟ap Perguruan Tinggi
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk se􀆟ap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Dengan demikian, nama kurikulum untuk pendidikan tinggi pada saat ini adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi (K Dikti) yang sering disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

KKNI berisi jenjang/level kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, yang menjadi acuan pokok dalam menetapkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi (jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Dikti.

Lihat selengkapnya di Majalah Parahyangan

(Source: Majalah Parahyangan Vol. IV No. 2 Hal. 9)