MPR Undang Perguruan Tinggi Bahas GBHN

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) melaksanakan focus group discussion (FGD) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membahas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Rabu (29/3) lalu di Grand Tjokro, Jalan Cihampelas 211-217, Bandung. Diskusi ini turut mengundang akademisi bidang hukum dari sejumlah universitas ternama di Bandung.

Kepala Laboratorium Hukum Unpar Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. mengatakan pusat pengkajian MPR RI mengajak Unpar untuk memikirkan salah satu hal krusial, yakni GBHN. Ia melanjutkan, MPR RI meminta Unpar untuk mengundang perwakilan perguruan tinggi lain, Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Kristen Maranatha (UKMM), dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). Selain kelima pendidikan tinggi itu, FH Unpar turut mengajak perwakilan Fakultas Filsafat Unpar dan Lembaga Pengembangan Humaniora (LPH) ke dalam forum karena memiliki Pusat Studi Pancasila.

Dosen Fakultas Hukum itu menyebutkan, narasumber utama dalam FGD adalah dua anggota senat FH Unpar, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Koerniatmanto S, S.H., M.H., serta Rektor Unpar Mangadar Situmorang, Ph.D.

Ia mengutarakan tiga hal menonjol, yaitu haluan negara yang harus kembali ke akar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila apabila akan diadakan kembali. Selanjutnya, pemaknaan kedudukan dan kewenangan MPR RI dalam sistem pemerintahan. Terakhir, lanjutnya, pemahaman identitas nasional sebagai roh negara.

“National identity, termasuk roh negara harus dipahami, jangan sampai kita buat hal semacam GBHN, tapi tidak berbeda dengan (keadaannya) sekarang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana itu harus sesuai dengan haluan negara, betul-betul ada roh negara dan national identity harus digali. Kita itu (sekarang) seperti kehilangan national identity. Kesannya kok malah muncul politic identity,” ujarnya.

Menurut Rachmani, FGD ini bak peluru baru bagi MPR RI akibat pernyataan pakar hukum tata negara Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. yang mengatakan bahwa ketetapan (TAP MPR) itu dapat disebut sebagai haluan negara, hanya namanya bukan GBHN.

(Source : http://unpar.ac.id/mpr-undang-perguruan-tinggi-bahas-gbhn/)