Seminar “ASEAN dan MEA: Perkembangan Organisasi dan Rezim Hukumnya”

Pada tanggal 27 April 2017 yang lalu Fakultas Hukum Unpar menyelenggarakan seminar dengan topik perkembangan organisasi dan rezim hukum ASEAN, khususnya yang terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN sebagai organisasi internasional telah berkembang pesat dan menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang, khususnya ekonomi dengan MEA yang berusaha mengintegrasikan perdagangan barang, jasa serta pasar tenaga kerja di seluruh kawasan ASEAN. Karena lingkup dan efeknya yang sangat luas bagi negara anggota dan kehidupan penduduk/individu secara langsung, MEA merupakan batu uji utama yang menggambarkan perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional serta efektifikas instrumen-instrumen hukumnya. Sebagai pembicara, hadir Bapak Wayan Parthiana, S.H., M.H. (dosen senior Hukum Internasional FH Unpar), Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. (guru besar Hukum Internasional Unpad) dan Dr. Iur. Damos Agusman, S.H., M.A. (Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI).

Beberapa kesimpulan umum dari pemaparan dan diskusi dalam seminar antara lain bahwa organisasi ASEAN masih pada tahap sebagai forum kerja sama dan koordinasi yang belum berbentuk supra nasional. Hal ini direfleksikan dalam instrumen-instrumen hukum ASEAN (termasuk MEA) yang tidak langsung efektif berlaku dalam hukum nasional dan masih perlu implementasi melalui regulasi lebih lanjut pada level domestik. Namun justru masih banyak kontroversi mengenai status dan posisi instrumen-instrumen hukum internasional tersebut dalam Hukum Indonesia yang belum jelas. Khusus mengenai kesiapan Indonesia baik secara hukum maupun dari sisi ekonomi, panel pembicara cukup optimis bahwa Indonesia sebenarnya dalam posisi yang bagus untuk mengambil peluang-peluang yang terbuka karena MEA.

Setidaknya, di sisi lain MEA dapat mendorong reformasi hukum dan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik karena kompetisi yang lebih terbuka dari sesama negara anggota ASEAN.