Menkumham: Pancasila untuk Membangun Hukum dalam Kemajemukan

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM – Pancasila adalah pemersatu kemajemukan. Terkait dengan pembangunan hukum yang terintegrasi dan memerlukan penyelarasan dengan nilai-nilai Pancasila serta muatan UUD 1945.

Setidaknya itu yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly saat berorasi di gelaran Dies Natalis ke-59 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Senin (18/9/2017).

“Pembentuk kebijakan hukum perlu jeli menangkap fenomena yang berkembang di tengah masyarakat sehingga mampu merumuskan kebijakan hukum secara tepat,” ujar Yasonna.

Indonesia patut bersyukur lantaran ada nilai-nilai yang dapat mengokohkan identitas nasional, yaitu Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Hal itu, menurut Yasonna, sejalan dengan visi pemerintah saat ini yang semakin menguatkan semangat meneguhkan kembali jalan ideologis, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa. “Termasuk menjadi basis berpikir, menilai, dan mengimplementasikan segala kebijakan hukum yang akan dibuat,” ucapnya.

Ada dua hal penting yang kudu diperhatikan dalam memandang Pancasila untuk membangun hukum. Pertama, kesamaan berpikir yang harus dimiliki secara menyeluruh oleh elemen pemerintahan. Sedangkan kedua, perlunya dicatat kebijakan hukum yang tidak hanya menghormati, tapi juga menjaga kemajemukan yang ada untuk bersifat kontruktif dan tidak keluar dari batas-batas yang ada.

Negara mengambil perannya untuk menegaskan kembali kepada segenap elemen masyarakat mengenai kesepakatan bernegara. Hukum menjadi penunjuk arah bagi masyarakat dan membangun secara konstruktif budaya hukum.

“Yang menjadi Pancasilais, habitat yang tepat bagi tumbuh kembangnya masyarakat yang majemuk,” ujar Yasonna

Sumber : http://ayobandung.com