Negara Harus Mampu Menghormati dan Mengelola Keragaman

BANDUNG, (PR) – Negara harus mampu menghormati dan mengelola keragaman yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Jika negara tidak mampu, negara dapat dianggap gagal.

“Namun, penghormatan terhadap kemajemukan itu bukan hal yang otomatis ada. Penghormatan terhadap kemajemukan harus dijaga dan dikembangkan,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-59 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumbuleuit, Senin (18/9/2017).

Yasonna mengatakan, kegagalan itu lazimnya terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Ada juga yang disebabkan fenomena kejut budaya, dan ketinggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia.

“Serta pencarian kembali basis-basis identitas primordialnya sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Ini dapat mengganggu arti keberagaman,” ujarnya.

Menurut Yasonna, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah diantisipasi kemungkinan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, yang ditandai misalnya dengan konflik sektarian dan berbagai bentuk ekspresi intoleransi. Apalagi di era kebebasan informasi dan kemajuan teknologi, kata Yasonna, terjadi eskalasi interaksi antarmasyarakat secara besar-besaran. Interaksi ini dapat bersifat konstruktif, maupun destruktif.

“Diperlukan kehati-hatian dalam menyikapinya terutama dalam pembentukan hukum. Kita tidak lagi dapat membuat mapping of legal universe, menarik garis batas yang tegas untuk membedakan suatu entitas hukum tertentu dari yang lain,” ucap Yasonna.

Diakui Yasonna, sangat sukar untuk menarik batas yang tegas antara hukum internasional, nasional, dan lokal. Hal itu dikarenakan sistem hukum yang berasal dari tataran yang berbeda-beda itu saling bersentuhan, berinteraksi, berinterelasi, berpengaruh, menyesuaikan diri, dan mengadopsi satu sama lain secara luas.

Menurutnya, tidak cukup untuk sekadar menunjukkan di lapangan sosial tertentu terdapat keanekaragaman hukum. Namun yang lebih penting, melihat kandungan dalam keanekaragaman tersebut. “Bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan keberadaan dalam sistem-sistem hukum yang beragam itu secara bersama-sama dalam suatu lapangan kajian tertentu,” paparnya.

Yasonna mengemukakan, pembentukan kajian hukum perlu jeli menangkap fenomena yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga mampu merumuskan kebijakan hukum secara tepat. Yasonna mengatakan yang menjadi pengokoh keberagaman itu adalah Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila, lanjutnya, telah memberikan dasar yang kokoh bagi kemajemukan. Sudah seharusnya menjadi pemandu rumusan kebijakan hukum dalam masyarakat yang majemuk termasuk menjadi basis berpikir, menilai, dan mengimplementasikan segala kebijakan hukum yang akan dibuat.

Mengawal Kemajemukan

Permasalahan saat ini semakin kompleks. Yasonna mengemukakan, untuk menyelesaikannya dibutuhkan inovasi untuk mengawal kemajemukan dalam bentuk kebijakan hukum. Salah satunya dengan lebih banyak membuka akses publik untuk memberikan masukan bagi perumusan atau evaluasi kebijakan. Inovasinya, dengan mengembangkan cara-cara konsultasi publik yang lebih inovatif dengan daya jangkau yang lebih luas. “Contohnya saja di Kemenkumham telah tersedia portal untuk menjaring masukan, penilaian, dan kritik publik terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis dan dievaluasi”, ucapnya.

Masukan publik itu, lanjut Yasonna, sangat berharga untuk mendeteksi persoalan-persoalan implementasi aturan tersebut di lapangan. Melalui portal itu, semakin luas juga jangkauan elemen masyarakat yang dapat didengar suaranya oleh pemerintah.

Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Semakin banyak partisipasi publik, diharapkan hukum dapat menjadi semakin inklusif dan menjawab kebutuhan publik seluas-luasnya.

Sumber: Pikiran Rakyat (Selasa, 19 September 2017)