Focus Group Discussion “Pilot Project Pemuatan Aspek Hukum Tentang ASEAN dalam Kurikulum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia”

Rabu, 29 November 2017
08.30 – 13.00 WIB, Aula Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Menindaklanjuti inisiatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dalam menempatkan aspek-aspek hukum tentang ASEAN dalam kurikulum Fakultas Hukum seluruh Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dengan perwakilan dari berbagai Fakultas Hukum dengan mengadakan focus group discussion (FGD) “Pilot Project Pemuatan Aspek Hukum Tentang ASEAN dalam Kurikulum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia” pada Rabu, 29 November 2017 di Aula Pascasarjana UNPAR.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemlu RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Fakultas Hukum UNPAR, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Surabaya. FGD ini dipandu oleh John Lumbantobing dari FH UNPAR, dengan tiga narasumber yakni Caka Alverdi Awal selaku Kasubdit Hukum dan HAM Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN di Kemlu RI, Ricky Suhendar selaku Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu RI, dan Prof. Johannes Gunawan dari FH UNPAR. Masing-masing narasumber menekankan pentingnya adanya pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum tentang ASEAN dalam kurikulum fakultas hukum seluruh Indonesia. Prof. Johannes Gunawan sebagai Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek PT) menekankan bahwa untuk menentukan materi-materi apa yang akan diajarkan, perlu ditentukan terlebih dahulu profil lulusan seperti apa yang ingin dihasilkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk menjadikan aspek-aspek hukum tentang ASEAN sebagai satu mata kuliah perlu adanya penelusuran yang komprehensif secara epistemologi dan perlu adanya komponen pengajar yang menguasai. Namun bila tidak, terbuka kesempatan untuk mengintegrasikan aspek-aspek hukum tersebut ke dalam beragam mata kuliah terkait seperti hukum internasional, hukum organisasi internasional, dan hukum kontrak internasional.

Pada FGD ini, perwakilan dari FH UNPAR, UNPAD, UNAIR dan UBAYA saling berbagi pengalaman mengenai integrasi pengajaran tentang ASEAN ke dalam beragam mata kuliah. Harapannya adalah agar masing-masing fakultas dapat merancang sendiri materi ASEAN yang hendak diajarkan sesuai dengan profil lulusan masing-masing agar semakin bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi negara-negara ASEAN yang lain dalam hal pemahaman tentang ASEAN.