Seminar “Penyelesaian Sengketa Internasional dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di ASEAN”

Selasa, 28 November 2017
08.30 – 16.00 WIB, Aula Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengadakan seminar bertajuk “Penyelesaian Sengketa Internasional dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di ASEAN” pada Selasa, 28 November 2017. Seminar yang diadakan di Aula Pascasarjana UNPAR ini bertujuan menjembatani pemahaman praktis dan akademik mengenai aktivitas dan perkembangan ASEAN dalam hal penyelesaian sengketanya serta perlindungan HAM dalam lingkup regionalnya.

Seminar ini dihadiri oleh enam orang pembicara yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Di sesi pertama mengenai penyelesaian sengketa, Mohammad Chandra Widya Yudha selaku Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN di Kemlu RI membahas mengenai garis besar perkembangan konsolidasi regional ASEAN. Ricky Suhendar selaku Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu RI membahas mengenai dispute settlement mechanism yang sudah ada di ASEAN yang termuat dalam berbagai instrumen hukum ASEAN dan menekankan bahwa ASEAN telah menyediakan forum penyelesaian sengketa, tetapi hingga saat ini negara-negara anggota ASEAN lebih memilih menyelesaikan di forum yang lain sesuai kepentingan. Selanjutnya, Achmad Gusman Siswandi sebagai akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran merangkum mengenai aspek evolusi ASEAN dan peran ASEAN terhadap stabilitas regional Asia Tenggara. Beliau menyatakan dengan adanya tiga pilar kerja sama ASEAN, akan semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa yang tidak lagi hanya antar-negara (inter-state) tetapi juga mencakup sengketa individu dan korporasi.

Sesi kedua mengenai perkembangan hak asasi manusia di ASEAN diawali dengan pemaparan dari Caka Alverdi Awal, Kasubdit Hukum dan HAM Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN di Kemlu RI yang membahas pemajuan dan perlindungan HAM oleh AICHR. Dari sudut pandang Indonesia sebagai negara anggota ASEAN, Liona Nanang Supriatna selaku akademisi dari FH UNPAR yang juga berprofesi sebagai seorang advokat menegaskan bahwa pemajuan HAM di ASEAN bisa dilakukan bila masing-masing negara berkomitmen menyelesaikan permasalahan HAM internalnya, dan bila tidak mampu maka membuka kesempatan bagi intervensi ASEAN. Kemudian, Prof. Sigit Riyanto yang adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus pemerhati HAM internasional melihat fenomena globalisme sebagai suatu keniscayaan sehingga keberadaan ASEAN sangat relevan untuk memperkuat keamanan regional ASEAN. Beliau membahas mengenai permasalahan kaum Rohingnya sebagai dilema yang dihadapi tidak hanya oleh Myanmar, tetapi dirasakan oleh banyak negara. Perlu pendekatan regional dan usaha kerja sama tidak hanya negara tetapi juga dengan non-state actors.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari diskusi di sesi pertama antara lain masih luasnya room of improvement bagi sistem penyelesaian sengketa di ASEAN, yang diharapkan dapat menarik negara-negara anggota untuk membawa sengketanya menggunakan sistem ASEAN. Sovereignty, territorial integrity, dan pakem “ASEAN Way” juga harus dimaknai secara kolektif dan konseptual untuk kepentingan bersama mengingat permasalahan lintas batas negara yang semakin banyak terjadi. Indonesia pun perlu menjadi focal point yang mendorong penggunaan forum penyelesaian sengketa di ASEAN. Sementara itu, untuk pemajuan perlindungan HAM sendiri perlu berkomitmen untuk melakukan burden sharing dan melibatkan beragam pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga korporasi dan civil society. Kedaulatan negara tidak boleh dijadikan dalih oleh negara-negara dan dieksploitasi oleh otoritas nasional untuk menutup mata dari kewajiban atas nama kemanusiaan untuk menjunjung tinggi HAM semua orang sebagai erga omnes obligation.

Seminar yang mengundang antusiasme akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk semakin memperkenalkan ASEAN. Kerja sama Kemlu RI dan FH UNPAR dianggap sebagai satu langkah positif dalam memasyarakatkan nilai-nilai ASEAN di masyarakat, dan adalah harapan kedua belah pihak agar kerja sama seperti ini dapat terus berlanjut.