Pelaksanaan Seminar Pengabdian Masyarakat “Aspek Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus” dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Unpar

Sebagai rangkaian peringatan Dies Natalis ke-60 (Lustrum XII) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 telah diselenggarakan Seminar Pengabdian Masyarakat dengan tema “Aspek Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus”. Seminar yang diselenggarakan di Aula Kampus Pasca Sarjana Unpar, Jl. Merdeka No. 30 Bandung tersebut, telah dihadiri sekitar 160 peserta yang terdiri dari orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK), perwakilan instansi pemerintah di Jawa Barat, sekolah dan pemerhati serta aktivis hak-hak penyandang disabilitas serta dari kalangan akademisi hukum dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

Seminar dibuka oleh Dekan FH Unpar, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Ibu Putu Elvina, S.Psi. MM., Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyampaikan gambaran umum kebijakan nasional terkait isu perlindungan hukum pada anak berkebutuhan khusus serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah di berbagai tingkatan untuk memenuhi hak-hak hukum anak berkebutuhan khusus.

Pada tahapan pemaparan materi, seminar yang dimoderatori oleh Dr. Ronggur Hutagalung, S.H., M.H., seorang praktisi hukum senior yang sangat berpengalaman yang juga merupakan alumni program doktoral FH Unpar, telah menghadirkan empat pembicara yang masing-masing merupakan ahli di bidangnya. Keempat pembicara tersebut adalah: Bpk. Ignatius Dharta Ranu Wijaya, M.Pd; Dr. Niken Savitri, S.H., MCL; Ibu Nani S.Pd., M.Si.; dan Ibu Nani S.Pd., M.Si.

Pembicara pertama, Bpk. Ignatius Dharta Ranu Wijaya, M.Pd, seorang ahli pendidikan anak berkebutuhan khusus yang memberikan materi tentang kekhususan dan keunikan masing-masing ABK. Setelah sesi pemaparan pembicara ini, agar para hadirin dapat semakin memahami beragaman kemampuan dan kekhususan ABK, maka diselenggarakan pula pentas musik yang dibawakan oleh ABK di bawah asuhan Skill Centre Percik Insani, yang juga memamerkan benda-benda ketrampilan hasil karya ABK.

Pembicara kedua dalam seminar adalah Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. yang menyampaikan paparan terkait hak dan kewajiban hukum ABK. Disampaikan beberapa prinsip ketentuan hukum yang mengatur tentang hak hukum ABK dan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan pada tatanan praktisnya.

Pembicara ketiga, Ibu Nani S.Pd., M.Si., perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menyampaikan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi ABK yang telah dilaksanakan, termasuk tantangan serta hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABK, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Pembicara keempat, Bpk. Fahmi Ali Ramdani, S.H., M.H., perwakilan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat menyampaikan tentang tugas dan peran P2TP2A dalam upaya perlindungan hukum bagi ABK serta pengalaman pendampingan beberapa kasus hukum yang melibatkan ABK.

Seminar menyimpulkan bahwa pada saat ini telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang pada dasarnya mencukupi dalam hal perlindungan hukum bagi ABK, jika instrumen-instrumen hukum tersebut diterapkan dengan maksimal. Untuk itu, seminar mendorong pelaksanaan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi ABK, termasuk UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Seminar juga mendorong agar berbagai peraturan pelaksana dari UU No. 8/2016 dapat segera ditetapkan untuk menjamin perlindungan hukum secara maksimal bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk ABK. Seminar juga mendorong pembentukan Komite Nasional Disabilitas (KND) secepatnya, tanpa harus menunggu batas waktu paling lama 3 tahun sebagaimana ditetapkan dalam UU 8/2016. KND dimaksud diharapkan juga dapat menampung perwakilan orang tua atau pihak yang mendampingi ABK dalam kesehariannya agar dapat langsung mengetahui permasalahan yang dihadapi ABK di Indonesia.

Penyelenggaraan seminar tersebut mendapatkan respon sangat positif dari peserta seminar, yang terutama menyampaikan bahwa seminar dengan pembahasan tema perlindungan hukum bagi ABK sangat jarang diadakan. Para peserta seminar juga mengharapkan agar kegiatan-kegiatan dengan pokok bahasan serupa kiranya dapat dilaksanakan kembali pada masa yang akan datang.