Aturan untuk Pekerja Alih Daya Mesti Diperjelas

Catur Ratna Wulandari, Senin, 16 September 2019, 14:59

BANDUNG, (PR).– Penerapan alih daya (outsourcing) menjadi dilema pada praktik ketenagakerjaan. Di satu sisi, alih daya menjadi strategi perusahaan menghadapi persaingan usaha. Di sisi lainnya, praktik ini telah menghilangkan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Dilema inilah yang menyebabkan sampai saat ini terjadi perdebatan di sekitar pelaksaan outsourcing,” kata Prof. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D saat menyampaikan orasi ilmiahnya pada Dies Natalis ke-61 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan berjudul “Outsorcing: Dilema Antara Strategi Peningkatan Profitabilitas dan Tanggung Jawab Sosial”, di Aula Fakultas Hukum Unpar, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin 16 September 2019.

Praktik alih daya di Indonesia berkembang pesat. Menurut Outsourcing Association (OA) atau Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), sepanjang 2015 pasar bisnis ini secara keseluruhan mencapai Rp 39,5 triliun. Tahun 2013 nilainya hanya Rp 16,96 triliun, meningkat menjadi Rp 17,15 triliun pada 2014. Pada masa mendatang kenaikannya diprediksi sebesar 130,32 persen. Tingginya kenaikan itu seiring dengan meningkatnya bisnis alih data di dunia yang mencapai 970 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 9.215 triliun.

Alih daya menjadi konsep bisnis yang banyak diterapkan di ASEAN. Di bawah konsep integritas ekonomi, konsep ini diyakini mampu meningkatkan keunggulan kompetitif yang lebih tinggi. “Namun dalam praktiknya terdapat berbagai masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan outsourcing,” kata Dewi.

Ia menjelaskan, permasalahan itu antara lain pekerja alih daya  sering ditempatkan di pekerjaan utama dari kegiatan perusahaan. Misalnya pekerja alih daya di bank yang ditempatkan sebagai teller, customer service, dan lainnya. Persoalan lainnya, tidak semua perusahaan penyedia jasa berbadan hukum, bahkan ada yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha.

“Hubungan kerja dalam praktik berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Konsekuensinya, hitungan masa kerja pekerja akan selalu dihitung dari awal. Tidak ada penambahan masa kerja yang berakibat pada upah yang rendah, jaminan sosial diberikan untuk masa kerja yang hanya maksimal tiga tahun dengan perpanjangan yang berakibat pada penghitungan pesangon, uang penghargaan jika di-PHK, uang pensiun, dan jenjang karier,” tuturnya.

Pekerja di posisi lemah

Perjanjian kerja alih daya kerap menempatkan pekerja pada posisi yang lemah. Sementara bagi perusahaan tidak ada sanksi jika terjadi pelanggaran. Pekerja alih daya mendapat perlindungan yang sangat minim, hanya berupa upah yang besarnya maksimal setara dengan upah minnimum. Sementara hak lainnya, seperti waktu istirahat, jaminan sosial, hak berserikat, dan lainnya tidak diberikan.

Meski demikian, kata Dewi, alih daya merupakan salah satu praktik bisnis yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Ia berpendapat, praktik ini masih bisa dipertahankan, tetapi pengaturan syarat-syarat pelaksanaannya harus diperjelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang memungkinkan terjadi penyelundupan hukum bagi para pihak.

Dewi mengatakan, perusahaan penyedia pekerja alih daya harus memperhatikan tanggung jawab sosial. Pengusaha harus membuat skema hubungan kerja sama yang melindungi hak pekerja. Sementara bagi perusahaan yang menggunakan pekerja alih daya, Dewi menyarankan agar memenuhi hak pekerja alih daya sebagaimana hak pekerja yang seharusnya.

Bagi pekerja alih daya, Dewi menyarankan, agar berupaya mengubah statusnya dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap dengan meningkatkan kariernya di dunia kerja. Pekerja harus memiliki nilai personal, kompetensi, karakter, dan minat. ***

Sumber: Pikiran Rakyat,  https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/09/16/aturan-untuk-pekerja-alih-daya-mesti-diperjelas