Struktur Organisasi

Tata pamong dan sistem tata kelola pada FH Unpar didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku baik di tingkat nasional yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, dan ketentuan internal Unpar yaitu:
a. Keputusan Pengurus Yayasan Unpar No. II/2004-12/035 tentang Statuta Unpar 2005
b. Keputusan Pengurus Yayasan Unpar No. III/2004-12/037 tentang Struktur Organisasi Unpar
c. Peraturan Pengurus Yayasan Unpar No. 10 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Unpar
d. Sistem Penjaminan Mutu Internal Unpar, khususnya tentang Standar Pengelolaan, Tahun 2008

Berdasarkan berbagai ketentuan normatif di atas, maka struktur organisasi FH Unpar terdiri atas: Senat Fakultas; Dekanat yang dipimpin oleh Dekan dengan dibantu oleh para Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium Hukum, dan Kepala Lembaga Bantuan Hukum; serta ditunjang oleh Tata Usaha yang terdiri atas empat bagian yakni akademik, kemahasiswaan & alumni, keuangan & kepegawaian, umum & perlengkapan , di bawah pimpinan Kepala Tata Usaha.

1. Senat Fakultas

Senat Fakultas bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan atau penilaian normatif bidang akademik dan non-akademik terkait dengan penyelenggaraan program studi Ilmu Hukum pada FH Unpar. Pertimbangan normatif tersebut dilakukan oleh Senat Fakultas baik atas permintaan Dekanat maupun atas dasar inisiatif Senat Fakultas sendiri. Keanggotaan Senat FH Unpar terdiri dari para Guru Besar Ilmu Hukum, Dekanat, dan beberapa dosen tetap atas usulan dari rekan sejawat melalui proses pemilihan. Berikut ini susunan keanggotaan Senat FH Unpar.

Jabatan Nama
Ketua Senat Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.
Sekretaris Senat Grace Juanita, S.H., M.Kn.
Anggota Senat Prof. Dr. Bernadette M Waluyo, S.H., M.H., CN.
Anggota Senat Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H.
Anggota Senat Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
Anggota Senat Prof. Dr. Koerniatmanto S, S.H. , M.H.
Anggota Senat Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.H.
Anggota Senat Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Anggota Senat Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.
Anggota Senat Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
Anggota Senat Agustinus Pohan, S.H., M.S.
Anggota Senat Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M

● Dekanat

Jabatan Nama
Dekan Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M
Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Grace Juanita, S.H., M.Kn.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.
Kepala Program Studi Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.
Kepala Laboratorium Hukum Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.
Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “PENGAYOMAN” Maria Ulfah, S.H., M.Hum.

● Tata Usaha

Jabatan Nama
Kepala Tata Usaha Sukimo Markus Miko
Kepala Sub. Bag. Akademik Dadang Jumarsa
Kepala Sub. Bag. Keuangan & Kepegawaian Tiktik Rostikawati, A.Md
Kepala Sub. Bag. Kemahasiswaan & Alumni Sukandar, S.H.
Kepala Sub. Bag. Umum & Perlengkapan Agustinus Asdiono

● Laboratorium Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 056/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNPAR membentuk Laboratorium Hukum (Lab Hukum) yang bertugas untuk membina penyelenggaraan matakuliah yang beraspek keterampilan, dan menyusun pedoman penulisan hukum untuk mahasiswa. Namun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, keberadaan Lab Hukum tidak lagi hanya membina mata kuliah keterampilan, akan tetapi melayani semua kegiatan penunjang kegiatan proses belajar mengajar.

Dalam menunjang kegiatan dimaksud, saat ini Lab Hukum memiliki koleksi yang relatif lengkap berbagai sumber hukum primer Indonesia seperti perundang-undangan dan himpunan yurisprudensi Mahkamah Agung. Terdapat pula koleksi berupa sumber hukum sekunder berbahasa Indonesia dan Inggris seperti ensiklopedia, kamus dan thesaurus hukum, buku teks wajib dan anjuran, beberapa jurnal hukum nasional dan internasional, majalah dan surat kabar nasional dan lokal yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen FH Unpar dalam rangka mengerjakan tugas-tugas matakuliah maupun dalam menyelesaikan Penulisan Hukum sebagai tugas akhir.

Selain fungsi di atas, Lab Hukum juga berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya suasana akademik di dalam FH Unpar, antara lain dengan menyelenggarakan forum diskusi ilmiah untuk para dosen dan/atau forum ilmiah serupa di lingkungan FH Unpar.

● Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman”

Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Fakultas Hukum UNPAR untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” mempuyai tugas untuk memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan/atau pendampingan hukum baik secara litigasi maupun secara non litigasi secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial, memberikan penyuluhan hukum di radio, memberikan penyuluhan hukum atau pelatihan hukum di desa/kelurahan maupun memberikan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai lembaga yang melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat, tugas-tugas Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” dilaksanakan oleh para dosen maupun para mahasiswa Fakultas Hukum Unpar. Status mahasiswa yang terlibat aktif di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” dikelompokkan menjadi Staf dan Relawan Lembaga Bantuan Hukum.

X