Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Prof. Johannes Gunawan memberikan paparan dalam Bedah Buku “Bunga Rampai Hukum Keperdataan”, Selasa (25/2/2020) Komunitas akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) patut berbangga akan ilmu dan pengabdian yang telah diberikan oleh Dosen Hukum Perdata Unpar Djaja S. Meliala, S.H., M.H. Di usianya yang telah mencapai 70 tahun, Pak …

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) kembali menyelenggarakan kegiatan Parahyangan Legal Competition (PLC) pada Jumat hingga Minggu, 28 Februari – 1 Maret 2020, di Kampus Universitas Katolik Parahyangan. PLC sendiri adalah program tahunan yang rutin diselenggarakan oleh FH Unpar sejak 2018. Kegiatan ini mencakup 4 kegiatan utama, diantaranya adalah …

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) bekerjasama dengan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Sekretariat KSSK) menggelar kuliah umum dan diskusi terbatas bertajuk “Kerangka Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”. Acara yang diselenggarakan pada Selasa (18/2/2020) bertempat di Unpar dan dihadiri oleh mahasiswa dan akademisi. Acara secara resmi dibuka oleh …

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) bersama Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Indonesia untuk Hukum Perdata Internasional (APPIHPI) menggelar Workshop Nasional Hukum Perdata Internasional dengan topik “Reformasi Hukum Perdata Internasional dan Hukum Positif Indonesia” selama dua hari, yaitu pada Kamis (13/2/2020) dan Jumat (14/2/2020). Kegiatan ini diikuti para akademisi dari …

Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) akan mewakili Indonesia dalam putaran dunia Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition di Washington D.C., Amerika Serikat pada April 2020. Hal ini berhasil dicapai berkat raihan Tim Unpar sebagai 2nd Runner Up dalam The 18th Annual Indonesian National …

Masyarakat kini tengah menanti penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk memperbaharui kitab perundang-undangan yang masih dipakai dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, proses legislasi pembaruan kodifikasi hukum pidana Indonesia tersebut telah memasuki tahap akhir dengan dilakukannya pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.  Untuk mendukung proses legislasi ini, …