Tim Parahyangan Law Debate Community (PLDC) berhasil meraih peringkat ke-2 dalam Kompetisi Debat Hukum Tingkat Nasional UIN Law Fair VI Piala Bergilir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri pada 19 Maret 2023. Debaters PLDC dalam kompetisi ini adalah Benediktus Cryllus (FH Unpar ‘21), Chiquitita Isabel A. …
Read More »Berita
TIM PILS UNPAR RAIH 1ST RUNNER UP DAN BEST ORALIST AWARD PADA WILLEM C. VIS (INDONESIAN PRE-MOOT)
UNPAR.AC.ID, Bandung – Tim Parahyangan International Law Society Universitas Katolik Parahyangan (PILS UNPAR) berhasil menjadi Finalis pada 13th Indonesia Vis Pre-Moot 2023 (“Indonesia Vis Pre-Moot”) yang berlangsung pada tanggal 3-4 Maret 2023 lalu di Universitas Katolik Parahyangan. Tim PILS UNPAR tahun ini terdiri dari Lovelyn Tayuwijaya (2020), Mellyanda Ratu Sjechlad …
Read More »TIM UNPAR WAKILI INDONESIA DI PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION 2023 DI WASHINGTON DC
Tim Parahyangan International Law Society Universitas Katolik Parahyangan (PILS UNPAR) maju mewakili Indonesia dalam putaran internasional lomba peradilan semua Philip C. Jessup pada 8 – 15 April 2023 mendatang di Hyatt Regency Hotel, Washington DC. Pencapaian ini diraih setelah tim UNPAR berhasil menjadi juara ke-2 (finalis) dalam putaran nasional Philip …
Read More »SOSIALIASI INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNPAR
KOLABORASI FH UNPAR DAN LBH AKSA GERAKKAN BADAN USAHA MILIK DESA
Kabupaten Sukabumi, 30 Agustus 2022 – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai penggerak ekonomi lokal di tingkat Desa menjadi latar belakang Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan melalui Divisi Pengabdian Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) menggagas penyelenggaraan forum diskusi BUM Desa. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian …
Read More »Fakultas Hukum UNPAR dan Kemendikbudristek Selenggarakan Sekolah Hukum Pengayoman di Kasepuhan Adat Banten Kidul
Sukabumi, 29 Agustus 2022 – Pentingnya kesadaran hukum menjadi latar belakang Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan melalui Divisi Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) menggagas penyelenggaraan Sekolah Hukum Pengayoman sebagai salah satu rangkaian acara dalam program Bina Desa 2022 yang diselanggarakan di 2 (dua) wilayah adat, yaitu …
Read More »Dosen Fakultas Hukum UNPAR Diangkat Jadi Fellow Chartered Institute of Arbitrators
UNPAR.AC.ID, Bandung – Capaian membanggakan kembali ditorehkan sivitas akademika Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Kali ini, dosen Fakultas Hukum UNPAR John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb diangkat menjadi Fellow dari Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). “FH UNPAR mengucapkan selamat kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH UNPAR John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb., atas …
Read More »Praktik Pendampingan Hukum bagi Individu dengan Disabilitas Intelektual dan Perkembangan: Masih Tanda Tanya dan Butuh Perlindungan yang Pasti
Bandung, 20 April 2022, Individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan harus segera diberikan berbagai bentuk dukungan, layanan dan program perlindungan hukum yang melibatkan para ahli di berbagai bidang. Diperlukan adanya pemahaman yang lebih luas dan pemeriksaan yang memadai agar mereka mendapatkan akses terhadap keadilan. Demikian hasil seruan webinar II FH …
Read More »Fakultas Hukum UNPAR Bersama Dengan Vox Point Indonesia DPW Kota Bandung Menyelenggarakan Webinar Nasional
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) bersama dengan Vox Populi Institute (Point) Indonesia DPW Kota Bandung menyelenggarakan Webinar Nasional bertema “Menyelami Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Implikasinya” pada hari Sabtu, 26 Maret 2022. Acara yang diselenggarakan secara daring ini diawali dengan kata sambutan Dekan Fakultas Hukum UNPAR Dr.iur …
Read More »Kuliah Umum di UNPAR, Ketua MA Sebut Pandemi Percepat Migrasi ke Peradilan Elektronik
UNPAR.AC.ID, Bandung – Mengatasi persoalan penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19, maka dibutuhkan adanya norma yang dapat mengatur mekanisme persidangan perkara pidana secara elektronik. Dalam hal ini, proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke elektronik dilakukan dalam waktu 2 tahun, karena institusi peradilan memiliki 900 lebih satuan kerja di seluruh …
Read More »