Kabupaten Sukabumi, 30 Agustus 2022 – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai penggerak ekonomi lokal di tingkat Desa menjadi latar belakang Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan melalui Divisi Pengabdian Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) menggagas penyelenggaraan forum diskusi BUM Desa. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian …
Read More »
Sukabumi, 29 Agustus 2022 – Pentingnya kesadaran hukum menjadi latar belakang Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan melalui Divisi Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) menggagas penyelenggaraan Sekolah Hukum Pengayoman sebagai salah satu rangkaian acara dalam program Bina Desa 2022 yang diselanggarakan di 2 (dua) wilayah adat, yaitu …
Read More »
UNPAR.AC.ID, Bandung – Capaian membanggakan kembali ditorehkan sivitas akademika Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Kali ini, dosen Fakultas Hukum UNPAR John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb diangkat menjadi Fellow dari Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). “FH UNPAR mengucapkan selamat kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH UNPAR John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb., atas …
Read More »
Bandung, 20 April 2022, Individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan harus segera diberikan berbagai bentuk dukungan, layanan dan program perlindungan hukum yang melibatkan para ahli di berbagai bidang. Diperlukan adanya pemahaman yang lebih luas dan pemeriksaan yang memadai agar mereka mendapatkan akses terhadap keadilan. Demikian hasil seruan webinar II FH …
Read More »
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) bersama dengan Vox Populi Institute (Point) Indonesia DPW Kota Bandung menyelenggarakan Webinar Nasional bertema “Menyelami Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Implikasinya” pada hari Sabtu, 26 Maret 2022. Acara yang diselenggarakan secara daring ini diawali dengan kata sambutan Dekan Fakultas Hukum UNPAR Dr.iur …
Read More »
UNPAR.AC.ID, Bandung – Mengatasi persoalan penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19, maka dibutuhkan adanya norma yang dapat mengatur mekanisme persidangan perkara pidana secara elektronik. Dalam hal ini, proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke elektronik dilakukan dalam waktu 2 tahun, karena institusi peradilan memiliki 900 lebih satuan kerja di seluruh …
Read More »
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
