Melihat Perspektif Lain dari Kasus Hukum Internasional dalam Kuliah Umum FH Unpar

Pada Selasa (12/5), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) menggelar kuliah umum “Hukum Internasional Dalam Kehidupan Sehari-Hari” yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Kuliah umum yang dilakukan via daring tersebut dipandu oleh John Lumbantobing selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Mengundang …

Read More »

Kuliah Umum FH Unpar Membahas Arbitral Award di Indonesia

Pada Rabu (6/5/2020), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) mengadakan kuliah umum online dan sharing session bertajuk “Arbitral Award in Indonesia”. Kuliah umum dimoderatori oleh John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb yang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH UNPAR.  Pada kesempatan ini dibahas mengenai pelaksanaan hukum arbitrase di Indonesia …

Read More »

HMPSIH Unpar bersama ABNR Hadirkan Webinar Hukum Perusahaan

Divisi Pendidikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (HMPSIH Unpar) bekerja sama dengan Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro (ABNR) Counsellor at Law menyelenggarakan webinar (web seminar). Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa (28/4/2020) dan Kamis (30/4/2020) dengan tema besar “4 Langkah Mengenal Hukum Perusahaan“.  Topik yang dibahas dalam webinar ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Company …

Read More »

Pidana Langgar “Social Distancing”

Pidana Langgar “Social Distancing” Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Minggu, 15 Maret 2020, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat melakukan “social distancing”, yaitu menghindari keramaian dan menjaga jarak, termasuk mengupayakan agar tak bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain untuk meminimalkan penyebaran Covid-19. Social distancing juga …

Read More »

Omnibus Law: Idealkah Sebagai Terobosan Regulasi?

Omnibus Law, sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian, tengah mendapat sorotan publik. Poin-poin di dalamnya mengundang perdebatan dari berbagai pihak berkepentingan, dari pengusaha hingga pekerja. Aturan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian salah satunya dengan mendatangkan investasi ini dianggap belum optimal dilihat dari proses perumusannya hingga tujuan dan kepentingannya. Wakil …

Read More »